28.1 C
Jakarta
Beranda blog

Gerakan Tunda Bayar Pajak Meluas di Jateng

0

Beritaistana.com

Semarang, JATENG | – Panjenengan bayar pajak kendaraan, rutin tiap tahun. Tapi, jalan yang dilewati berlubang, hancur, sering banjir. Apa yang terbersit di pikiran? Pajak saya untuk apa dan siapa sih? Udah gitu, dinaikkan seenak udelnya di tengah korupsi merajalela. Itu yang dirasakan rakyat Jateng hari ini. Gerakan “Tunda Bayar Pajak” pun meluas. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak.

Jawa Tengah sedang mendidih. Bukan mendidih seperti kuah tahu gimbal di pinggir Simpang Lima. Ini mendidih seperti laut utara yang pasang, menghantam tanggul, merangsek tanpa ampun. Sejak 13 Februari 2026, gerakan tunda bayar pajak bukan lagi sekadar ajakan iseng di grup WA. Ini sudah jadi gelombang kemarahan yang memantul dari Kota Lama sampai lereng Merbabu.

Awalnya jelas. Opsen PKB 16,6 persen dan BBNKB 32 persen. Angka yang di atas kertas terlihat administratif. Tapi, di dompet rakyat terasa seperti palu godam. Motor yang biasa Rp130 ribuan naik jadi Rp170 ribuan. Mobil dari Rp3 jutaan melonjak jadi Rp6 jutaan. Kenaikan sampai 60 persen. Bagi pejabat mungkin itu statistik. Bagi rakyat, itu separuh biaya hidup.

Flyer menyebar seperti kabut sore di depan Lawang Sewu. Screenshot pajak Honda Vario 2020 dengan opsen PKB Rp154.500, total Rp423.000, dilingkari merah. Judul lain lebih keras: “Tunda Bayar Pajak Kendaraan, Nunggu Pemutihan/Pemilihan Gubernur Baru!” Di X, unggahan seruan boikot ribuan likes dan repost. Ini bukan satu-dua orang. Ini keresahan kolektif.

Lalu datang bensin yang menyiram api, kasus korupsi.

Pada 19 Januari 2026, KPK OTT Bupati Pati Sudewo. Dugaan pemerasan jual beli jabatan perangkat desa. Tarif Rp125–150 juta per kursi. Mark up oleh operator lapangan. Belum selesai, terseret pula perkara suap proyek jalur kereta Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso di DJKA Kemenhub. Ia bahkan sempat mengembalikan Rp3 miliar ke KPK. Warga Pati sampai menggelar tumpengan di depan gedung KPK sebagai “syukuran”. Itu bukan sekadar simbol. Itu ledakan frustrasi.

Sepanjang 2025, Kejati Jateng menyelamatkan Rp56 miliar dari ratusan kasus korupsi. Ada TPPU jual beli tanah BUMD Cilacap Rp20 miliar. Korupsi PDAM dan KUR di Jepara. Sekitar 30 kasus dana desa di Jateng hingga 2025. Polres Kudus tangani kasus dana bergulir KUMKM. Bahkan tujuh kepala daerah periode 2025–2030 disebut kena OTT dengan modus jual beli jabatan dan fee proyek.

Di sisi lain, data resmi 2025 mencatat PKB Rp3,96 triliun. BBNKB Rp1,74 triliun. Opsen menyumbang Rp2,1 triliun PKB dan Rp1 triliun BBNKB. Triliunan rupiah mengalir. Tapi rakyat masih berkutat dengan jalan berlubang, banjir musiman, antrean rumah sakit panjang. Maka pertanyaannya berdiri tegak setinggi Tugu Muda, uang sebanyak itu ke mana?

Sementara pejabat terkesan irit komentar. Tidak ada pemutihan 2026 karena potensi hilang Rp1 triliun. DPRD memanggil Bapenda. Gubernur Ahmad Luthfi minta kaji relaksasi. Namun kepercayaan publik sudah tergerus. Pajak naik atas dasar UU HKPD, opsen untuk kabupaten/kota, itu penjelasan formalnya. Tapi ketika kasus korupsi terus bermunculan, rakyat melihatnya sebagai pola: uang dipungut keras, pengawasan lemah.

Gerakan tunda bayar pajak akhirnya menjelma simbol. Simbol kemarahan pada sistem yang dianggap tak adil. Dari Masjid Agung Jawa Tengah hingga kampung-kampung pesisir, satu nada terdengar, transparansi atau perlawanan akan membesar.

Ini bukan sekadar soal 16,6 persen atau 32 persen. Ini soal kepercayaan yang retak. Ketika pajak terasa seperti beban berlipat dan berita korupsi datang bertubi-tubi, rakyat tidak lagi diam. Gelombang itu sudah bergerak. Jika tidak dijawab dengan keterbukaan dan perbaikan nyata, ia bisa berubah menjadi badai yang tak mudah diredam.

“Bang, gimana gak Kalbar. Nampaknya adem ayem.”
“Kalbar itu unik, rakyatnya tidak itu ini. Berapa pun naik pajak, tetap ngopi, wak.” Ups

Tulisan ini di sadur dari
Sumber: Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
#camanewak#
#jurnalismeyangmenyapa#
#JYM#

Bisnis Tramadol “Botak” MWD Menggurita , Merusak Generasi Muda di Bawah Hidung Penguasa Cilegon

0

Beritaistana.com

CILEGON, BANTEN | 11/2/2026. Slogan “Kota Sejuta Santri” yang menjadi kebanggaan Kota Cilegon kini berada pada posisi yang mengkhawatirkan. Di kawasan pemukiman padat penduduk Jalan Peraja Mandiri, teridentifikasi adanya aktivitas penjualan obat keras golongan G yaitu Tramadol dan Hexymer – yang umum dikenal sebagai pil koplo – yang berjalan dengan cukup terbuka, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas penegakan hukum dan pengawasan di daerah ini.

AKTIVITAS PEREDARAN TERIDENTIFIKASI DI TENGAH PEMUKIMAN WARGA

Hasil pantauan Wartawan di lapangan yang dilakukan menunjukkan adanya tempat usaha yang beroperasi di samping jalan milik Pemerintah Kota Cilegon, tepat di tengah pemukiman warga, yang diduga menjadi sarana transaksi barang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selama pantauan, seorang sumber yang mengaku terlibat dalam aktivitas tersebut dengan inisial OI (nama samaran) menyampaikan bahwa aktivitas tersebut baru berjalan sekitar satu bulan. “Di sini saja ngobrolnya, jangan masuk, nanti anak buah saya takut,” ucap sumber tersebut saat ditemui. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi aktivitas yang tidak sesuai dengan hukum yang berlangsung di lingkungan yang dekat dengan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, peredaran obat keras di wilayah ini diduga bukan merupakan aktivitas individu skala kecil. Ada indikasi adanya jaringan distribusi yang terstruktur, yang dikatakan dikomandoi oleh seseorang dengan inisial MWD atau yang dikenal dengan julukan “Botak”, pria asal Aceh yang berdomisili di Labuan.

Hal ini mengangkat pertanyaan penting terkait sistem pengawasan dan identifikasi pelaku yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum: Mengapa adanya indikasi sosok yang menjadi pusat dari jaringan ini namun belum terlihat tindakan penindakan yang jelas? Bagaimana mekanisme kerja sama antar lembaga dalam menangani kasus yang memiliki cakupan wilayah lintas daerah seperti ini?

Secara hukum, penjualan dan peredaran obat keras tanpa izin yang sah jelas dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal yang terkait dalam undang-undang tersebut mengatur sanksi yang cukup berat, mulai dari pidana penjara hingga denda yang signifikan.

Kekhawatiran juga datang dari kalangan tokoh masyarakat yang menganggap bahwa keberadaan aktivitas ini berpotensi mencoreng citra Kota Cilegon sebagai daerah yang dikenal dengan nilai-nilai keagamaan. Masyarakat mengajukan sejumlah pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban dari pihak berwenang:

1.Bagaimana upaya Polres Kota Cilegon dalam menindak aktivitas peredaran obat keras secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu?

2.Apa langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Cilegon terkait pengawasan penggunaan lahan milik pemerintah yang digunakan untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan?

3.Apakah ada evaluasi terhadap sistem pengawasan yang sudah berjalan untuk mencegah terjadinya aktivitas semacam ini?

OBAT KERAS BERBAHAYA BAGI GENERASI MUDA, PERLU SINYAL DARURAT

Tramadol dan Hexymer termasuk dalam kategori obat yang memiliki potensi penyalahgunaan dan efek samping yang serius. Berdasarkan data kesehatan, penggunaan tanpa pengawasan medis dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan mulai dari kejang, halusinasi, kerusakan sistem saraf secara permanen, hingga risiko kematian. Khususnya bagi kalangan muda yang menjadi target utama peredaran ini, dampaknya akan sangat merusak masa depan mereka dan bangsa secara keseluruhan.

Jika upaya penegakan hukum dan pengawasan tidak segera ditingkatkan, maka Kota Cilegon berpotensi kehilangan identitasnya sebagai “Kota Sejuta Santri” dan justru dikenal sebagai daerah yang tidak mampu melindungi generasinya dari ancaman barang berbahaya.

REDAKSI MENYATAKAN – Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah, untuk segera mengambil langkah konkrit dan terkoordinasi. Perlunya tindakan yang tegas, transparan, dan berdasarkan prosedur hukum adalah kunci untuk membersihkan Kota Cilegon dari ancaman peredaran obat keras. Jangan biarkan upaya menjaga nilai-nilai daerah dan melindungi generasi muda hanya tinggal pada ucapan semata.

(Redaksi)

HPN 9 Februari 2026 , di Batas Fakta dan Realita : Perjuangan Sunyi Wartawan yang Jaga Nurani

0

Beritaistana.com

 

JAKARTA | – Di tengah hiruk-pikuk dunia informasi yang semakin kompleks, Hari Pers Nasional (HPN) tahun ini, Senin (9/2/2026) bukan sekadar momen perayaan. Bukan pula eforia yang hanya dinikmati sebagai wujud kebersamaan insan pers. Lebih dari itu, adalah saatnya kita semua – yang berkecimpung dalam dunia jurnalistik – berhenti sejenak, menatap jauh ke dalam diri, dan bertanya: Siapakah kita sebagai wartawan? Dan apa makna sebenarnya dari profesi yang kita emban?

Muhammad Iqbal Jasri, yang akrab disapa Elang / “Pewarta Sunyi” Pemerhati Media, Ketua salah satu Organisasi Pers negeri ini, sekaligus Pemilik Media Online Beritaistana.com dan Brebesnews24.com – dengan kedalaman pengalaman dan pandangan yang bijak, mengajak kita untuk menyelami lapisan terdalam perjuangan seorang jurnalis. Sebuah perjuangan yang seringkali berlangsung dalam sunyi, di mana logika dan hati terus berseteru, di mana integritas menjadi benteng terakhir yang harus dijaga dengan sekuat tenaga.

Antara Amplop dan Marwah Nurani

Setiap hari, seorang wartawan menghadapi pilihan. Pilihan yang tak selalu terlihat oleh mata publik. Di satu sisi, ada narasumber yang dengan lembut atau bahkan kasar menawarkan “bantuan” dalam bentuk amplop – sebuah godaan yang bisa langsung mengentaskan beban dapur keluarga yang selalu menanti. Di sisi lain, ada suara nurani yang terus berbisik: “Ingatlah, kamu adalah penjaga kebenaran.”

“Ini bukan hanya perjuangan antara hitam dan putih,” ujar Elang dengan nada yang penuh makna. “Ada saatnya logika kita digoda untuk melihat segala sesuatu dengan warna abu-abu. Tapi ketika kita mulai mengoleskan tinta untuk mengubah warna fakta sesuai keinginan orang lain, pada saat itu pula kita telah menjauh dari esensi profesi ini.”

Perjuangan itu berlangsung dalam ruang sunyi yang hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri. Tidak ada sorak sorai ketika seorang wartawan menolak godaan yang menggoda. Tidak ada pujian ketika ia memilih untuk tetap berdiri tegak dengan membawa fakta yang sebenarnya. Yang ada hanya ketenangan hati dan keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah benar.

Ketika Citra Terusak oleh Oknum

Dunia jurnalistik adalah cermin nurani bangsa. Namun, keberadaan oknum yang mengaku diri sebagai wartawan justru menjadi noda yang sulit dihilangkan. Mereka yang memeras narasumber demi memenuhi hawa nafsu pribadi. Mereka yang menjadikan tinta sebagai alat untuk memoles kebenaran sesuai keinginan “tuan” mereka. Bahkan ada yang seperti “pengemis tinta” – siap mengubah segala sesuatu hanya untuk mendapatkan keuntungan materiil.

“Kehadiran mereka bukan hanya merusak citra profesi yang mulia ini,” jelas Elang dengan nada tegas namun penuh kesedihan. “Lebih dari itu, mereka merusak kepercayaan masyarakat terhadap pers – yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi. Ketika publik mulai meragukan setiap berita yang mereka baca, itu adalah kerugian bersama yang tak ternilai harganya.”

Sebagai corong perubahan dan pembawa suara bagi mereka yang termarginalkan, seorang wartawan memiliki tanggung jawab yang luar biasa besar. Namun, tanggung jawab itu hanya bisa diemban dengan baik jika nuraninya masih mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. “Di saat nurani mu tidak bisa membedakan kebenaran,” tegas Elang, “di saat itu engkau tidak pantas disebut wartawan.”

Tanya Hati, Sebelum Mengaku Wartawan

Hari Pers Nasional tahun ini harus menjadi titik balik. Jangan sampai kita hanya merayakannya dengan acara-acara semata, tanpa ada refleksi mendalam tentang perjalanan kita sebagai insan pers. Mari kita semua bertanya pada hati sendiri: apa yang telah kita lakukan selama menjadi jurnalis? Apakah setiap kata yang kita tulis, setiap berita yang kita siarkan, berasal dari hati yang tulus dan berdasarkan fakta yang benar? Apakah kita memang layak untuk disebut sebagai wartawan?

Dalam akhir katanya, Elang mengutarakan kalimat bijak yang menyentuh hati: “Jika engkau masih merasakan sakit atas dirimu sendiri, berarti engkau masih hidup. Namun jika engkau merasakan sakit yang dirasakan oleh orang lain, maka engkau masih layak disebut manusia.”

Wartawan adalah pekerjaan mulia. Bukan ajang untuk membolak-balik fakta, bukan sarana untuk mengejar kepentingan pribadi. Melainkan sebagai wahana untuk membawa kebenaran, memberikan suara pada yang tidak bersuara, dan menjadi bagian dari perubahan menuju negeri Indonesia yang lebih baik.

Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2026.

Semoga kita semua benar-benar bisa menjadi pilar keempat demokrasi yang dipercaya, yang menjaga marwah bangsa, dan yang bekerja dengan hati serta integritas yang tak tergoyahkan.

Salam satu pena.

Mahmud Marhaba Buka Musda II PJS Babel, Rikky Permana Kembali Pimpin DPD Bangka Belitung

0

Beritaistana.com

PANGKALPINANG | – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pro Jurnalismedia Siber (DPP PJS) Mahmud Marhaba secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-2 DPD PJS Bangka Belitung, Sabtu (7/2/2026).

Dalam sambutannya, Mahmud menegaskan bahwa Musda merupakan amanah Munaslub Palembang serta penegasan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Desember 2025, sebagai bagian dari konsolidasi organisasi menuju agenda strategis nasional PJS.

Musda dihadiri lima Dewan Pimpinan Cabang (DPC), yakni DPC Pangkalpinang, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Bangka Barat. Secara musyawarah mufakat, seluruh DPC sepakat kembali mempercayakan Rikky Permana sebagai Ketua DPD PJS Bangka Belitung periode 2026–2027.

“Kita harus segera berbenah untuk menata organisasi PJS dalam menghadapi agenda akbar Juli 2026, yakni pelaksanaan Munas III serta rencana pendaftaran PJS ke Dewan Pers,” ujar Mahmud.

Dalam kesempatan tersebut, Mahmud langsung melantik Rikky Permana dan menyerahkan Pataka PJS sebagai simbol legitimasi kepemimpinan organisasi di tingkat daerah.

Rikky Permana dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pengurus DPC yang kembali memberikan kepercayaan kepadanya.

“Kita bangun PJS lebih baik dan profesional, untuk mencatatkan sejarah sebagai organisasi pers siber pertama yang terdaftar di Dewan Pers,” tegas Rikky.

Mahmud juga berpesan agar seluruh jajaran pengurus PJS di semua tingkatan menjaga kekompakan, solidaritas, dan profesionalisme, sebagai fondasi utama penguatan organisasi pers yang kredibel.

Musda ditutup dengan sesi foto bersama seluruh pengurus DPD dan DPC PJS se-Bangka Belitung sebagai simbol soliditas organisasi.

Redaksi

Polda Metro Bongkar Jaringan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Jakbar, 4 Balita Diselamatkan

0

Beritaistana.com

JAKARTA | – Polda Metro Jaya membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap anak yang terjadi di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat (Jakbar). Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil menyelamatkan empat anak balita dan menetapkan 10 orang tersangka yang terlibat dalam jaringan jual beli anak lintas daerah.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penanganan perkara yang melibatkan anak mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Identitas dan hak-hak korban dilindungi secara ketat, sementara proses hukum berjalan beriringan dengan upaya penyelamatan, perlindungan, dan pemulihan.

“Pengungkapan ini adalah komitmen Polri melindungi anak dari segala bentuk kejahatan. Perdagangan anak merupakan tindak pidana serius yang melanggar hak asasi dan merusak masa depan anak,” Ucap Budi dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Reserse Kriminal Umum, pada Jumat (06/02/2026).

Kasus ini bermula dari kecurigaan keluarga saat menanyakan kondisi anak korban RZ yang selama ini dirawat oleh saksi CN.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung menjelaskan, setelah dilakukan penelusuran, saksi CN bertemu dengan tersangka IG yang mengaku anak korban berada di Medan. Merasa janggal, saksi CN kemudian membawa tersangka IG ke Polsek Taman Sari untuk dilakukan klarifikasi.

“Dari hasil penyidikan terungkap bahwa tersangka IG mengakui telah menjual anak korban kepada pihak lain. Anak tersebut kemudian diperjualbelikan secara berantai dengan nilai transaksi yang terus meningkat, mulai sekitar Rp 17,5 juta, kemudian Rp 35 juta, hingga mencapai Rp 85 juta,” kata Arfan.

Dalam jaringan tersebut, salah satu pelaku diketahui berperan sebagai perantara yang membawa anak-anak ke wilayah pedalaman Sumatera.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menambahkan, tim gabungan dari Polres Metro Jakarta Barat, Ditreskrimum, Ditres PPA dan PPO, serta kepolisian setempat bergerak melakukan penyelamatan meski dihadapkan pada kendala geografis. Hasilnya, petugas berhasil mengamankan para tersangka serta menyelamatkan anak korban RZ bersama tiga anak lainnya, yang kemudian dievakuasi dan dibawa ke Jakarta.

Sementara itu, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol Rita Wulandari menegaskan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan pendekatan ramah anak dan sensitif gender, serta memastikan tidak terjadi pelanggaran HAM maupun reviktimisasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi fisik dan psikologis keempat anak dinyatakan baik dan sesuai dengan usia mereka, serta kini berada dalam pendampingan instansi sosial terkait.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO,

Polisi juga mengingatkan bahwa pengangkatan anak wajib dilakukan secara resmi melalui lembaga berizin dan ditetapkan melalui penetapan pengadilan.

Masyarakat di himbau untuk meningkatkan kewaspadaan serta tidak ragu segera melapor apabila mengetahui atau mencurigai adanya tindak pidana terhadap anak di lingkungan sekitarnya. Laporan dapat disampaikan melalui layanan darurat call center 110 yang aktif 24 jam atau dengan mendatangi kantor polisi terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti, tuturnya.

Redaksi

Pulang ke Kertanegara Prabowo Disambut Kader Untuk Rayakan HUT Ke-18 Gerindra

0

Beritaistana.com

JAKARTA | – Presiden RI Prabowo Subianto disambut barisan para kader Gerindra sambil menyanyikan yel-yel di sisi gerbang rumah pribadinya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Pengamatan awak media mobil maung berwarna putih berpelat RI 1 yang ditumpangi Prabowo tiba dari arah Jalan Pattimura dan langsung mengarah ke rumahnya.

Para kader mengenakan kemeja berwarna putih dengan celana krem pun langsung menyanyikan yel-yel sambil mengepalkan tangan ke atas.

Mobil Prabowo sempat berhenti sesaat di depan barisan para kader, lalu langsung bergerak masuk ke halaman parkir di pekarangan rumah.

Adapun kehadiran para kader menyambut Prabowo dilakukan dalam rangka perayaan internal HUT ke-18 Gerindra yang digelar secara terbatas di kediaman pribadinya.

Para elite partai dan pejabat eksekutif dari partai Gerindra juga tampak hadir di kediaman Prabowo.

Para pejabat yang datang di antaranya Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Luar Negeri sekaligus Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono.

Selain itu, terlihat pula Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Ahmad Riza Patria, dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga Asisten Khusus Prabowo bidang Komunikasi Analisis Kebijakan Dirgayuza Setiawan.

Sementara itu, Sugiono mengatakan, perayaan HUT Gerindra kali ini dirayakan secara sederhana untuk menghormati masyarakat di sejumlah daerah yang terdampak bencana.

“Secara sederhana situasi juga, kita belum sepenuhnya… masih ada beberapa rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di beberapa tempat yang masih ditimpa bencana, masih berduka, recovery dari bencana, kita bikin acara yang sederhana dan simpel,” kata Sugiono, di depan kediaman Prabowo.

Dia menambahkan, Gerindra juga telah memerintahkan kader di daerah untuk merayakan HUT partai dengan kegiatan sosial di wilayah masing-masing.

“Arahannya kemarin saya sampaikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, ya. Tapi nanti mungkin ada arahan lebih lanjut apa yang harus dilakukan,” pungkasnya..

Redaksi

Dunia Pendidikan Tercoreng, 108 Siswa Tidak Bisa Masuk Kelas,Karena Belum Bayar Biaya Sekolah

0

Beritaistana.com

JAKARTA | – Tragis, Sepertinya inilah kata yang tepat untuk mengambarkan situasi yang dialami ratusan murid di sebuah sekolah di jakarta, di tengah gencarnya negara dalam menjangkau aspek pendidikan bagi masyarakatnya.

Dunia pendidikan kembali menuai kritik tajam dari kalangan masyarakat luas.Padahal pendidikan merupakan kebutuhan pokok setiap warga negara Indonesia.

Selasa (3/2/2026) SD Tunas Karya 3 beralamat di Jalan Kelapa Hybrida VII Kelapa Gading Barat,Jakarta Utara, terjadi peristiwa yang mencoreng dunia pendidikan Indonesia.

Pihak Yayasan LK, Mengunci semua pintu semua kelas 1 – 5, sehingga para siswa belajar di luar kelas/sekolah. Dan sangat disayangkan, pihak Yayasan maupun sekolah melalui Sriyono, malah mengusir anak-anak tersebut yang berjumlah 108 siswa,dari kelas 1-5 SD.

Dari keterangan yang berhasil didapat dari Ketua Komite Sekolah, Ani(41),bahwa peristiwa ini sudah terjadi sejak bulan September tahun lalu.

Ani melanjutkan,kami sudah melaporkan semua kejadian ini ke pihak Yayasan, Sekolah, Dinas Pendidikan dan bahkan Aparat Penegak Hukum.

” Namun semua laporan kami,sampai hari ini, Selasa 3 Februari, tidak direspon, malah kami disuruh mendiamkan kejadian ini,” lanjut Ani.

Kata Ani, 108 siswa dilarang masuk kelas oleh Yayasan/Sekolah dikarenakan kami,para orang tua, belum melunasi biaya administrasi sekolah.

Bahkan,masih menurut Ani,ada dugaan kuat bahwa pihak sekolah telah menggelapkan dana BOS sejak 2017-2026.

Para orang tua siswa sangat berharap adanya bantuan dari pihak-pihak terkait,agar anaknya bisa meneruskan sekolah,tanpa adanya gangguan apapun.**

Redaksi

Pamor Wicaksono : Nasihat Aburizal Bakrie Jadi Bekal Strategis Kader Muda Partai Golkar

0

Beritaistana.com

JAKARTA | – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Brebes Pamor Wicaksono bersama beberapa kader muda Partai Golkar bersilaturahmi dengan Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Silaturahmi itu menurut Pamor, dilaksanakan sebagai momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi internal partai menjelang Pemilu 2029. Pertemuan tersebut berlangsung di Bakrie Tower, Senin (02/02), dan dihadiri sejumlah kader muda lintas daerah.

“Pada hari ini kami bersilaturahmi dengan bapak Aburizal Bakrie selaku ketua dewan kehormatan DPP Partai Golkar. Dalam kesempatan itu kita minta saran dari beliau tentang perspektif Partai Golkar ke depan dan bapak Aburizal Bakrie merespon dengan baik supaya kader-kader muda Partai Golkar “khususnya” terus semangat untuk menyongsong pemilu 2029 dan tetap terus mendukung program-program pemerintah,” ujar Pamor.

Menurut Pamor, pertemuan yang berlangsung dengan hangat itu mencerminkan kuatnya komitmen Partai Golkar dalam merawat tradisi dialog antargenerasi. Ia menilai, pesan-pesan strategis dari Aburizal Bakrie menjadi bekal penting bagi kader muda untuk menjaga konsistensi arah perjuangan partai, sekaligus menegaskan posisi Golkar sebagai pilar stabilitas politik nasional.

“Bagi kami, nasihat dan pandangan bapak Aburizal Bakrie bukan hanya refleksi pengalaman, tetapi juga kompas moral dan politik agar Partai Golkar tetap adaptif, solid, dan relevan dengan tantangan zaman,” kata Pamor menegaskan.

Lebih lanjut, Pamor menyebut kehadiran sejumlah kader muda dalam pertemuan ini menunjukkan keseriusan Partai Golkar menyiapkan regenerasi kepemimpinan secara inklusif dan berkelanjutan.

“Dalam pertemuan ini hadir perwakilan dari beberapa kader muda Partai Golkar, ada DR. Dina Hidayana, ada Teh Tenny Gunawan, Uda Sabar Tanjung dan beberapa kader muda lainnya. Ini menunjukkan semangat kebersamaan dan kesiapan generasi muda Partai Golkar untuk terus bergerak dan mengambil peran strategis ke depan,” ujarnya.

Pamor menambahkan, arahan untuk tetap mendukung program-program pemerintah sejalan dengan jati diri Partai Golkar sebagai partai karya dan kekaryaan yang mengedepankan stabilitas, pembangunan, serta keberlanjutan kebijakan nasional. Ia optimistis, dengan soliditas internal dan energi kader muda, Partai Golkar mampu tampil semakin kuat dan kompetitif menghadapi Pemilu 2029.

“Kami melihat ini sebagai suntikan semangat sekaligus pengingat bahwa kader muda Partai Golkar harus berdiri di garda depan, bekerja nyata di tengah masyarakat, dan memastikan Partai Golkar terus menjadi kekuatan politik yang solutif bagi bangsa,” pungkasnya…

Redaksi

Post Views : 4.392

Presiden Prabowo Tekankan Kualitas Hidup Rakyat dan Peran Sekolah Rakyat di Rakornas 2026

0

Beritaistana.com

Bogor, Jawa Barat | – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Maklumat pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Centre (SICC), Senin (02/02).

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan nasional adalah memastikan kualitas hidup rakyat benar-benar meningkat secara nyata dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Presiden, kualitas hidup yang dimaksud mencakup terpenuhinya kebutuhan pangan bergizi, jaminan kesehatan yang baik, akses pendidikan yang layak, serta penghasilan masyarakat yang memadai.

Ia menekankan bahwa seluruh program pemerintah pusat dan daerah harus berorientasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pada capaian administratif.

Presiden menjelaskan bahwa strategi pembangunan tersebut dijalankan melalui 8 misi Asta Cita yang menjadi pedoman utama arah pembangunan nasional.

Selain itu, terdapat 17 program prioritas yang dirancang untuk mempercepat pencapaian target pembangunan di berbagai sektor strategis.

Presiden juga menyoroti pentingnya program hasil terbaik cepat yang dirancang untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat dalam waktu relatif singkat.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, Presiden secara khusus memaparkan program Sekolah Rakyat sebagai inovasi yang jarang dilakukan di banyak negara.

Program Sekolah Rakyat ini, kata Presiden, menyasar anak-anak dari kelompok paling “tidak mampu” agar dapat bersekolah di sekolah berasrama.

Melalui konsep tersebut, anak-anak dari keluarga “kurang mampu” tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga lingkungan pembinaan yang mendukung perubahan masa depan mereka.

Presiden menyebut Sekolah Rakyat sebagai miniatur program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi, karena tidak hanya menyentuh anak,

Orang tua siswa Sekolah Rakyat, lanjutnya, turut dilibatkan dalam berbagai program prioritas nasional agar keluarga tersebut benar-benar keluar dari lingkaran kemiskinan.

Dalam paparannya, Presiden menyampaikan bahwa hingga saat ini Sekolah Rakyat rintisan telah berjalan di 166 lokasi.

Sebaran tersebut mencakup 131 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Sekolah Rakyat itu telah hadir di wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali–Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua sebagai wujud pemerataan pembangunan pendidikan..

Sumber: Kemensos RI

Buron 5 Tahun’ Koruptor Dari Jombang di Tangkap di Karawang, Menyamar Menjadi Penjual Pecel Lele

0

Beritaistana.com

KARAWANG | – Pelarian panjang Hariyono (69), mantan ASN Pemkab Jombang, akhirnya terhenti di tangan Tim Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan.

Kisah Hariyono bukan sekadar kasus korupsi biasa, melainkan sebuah drama pelarian yang penuh dengan taktik penyamaran demi menghindari jeruji besi selama lima tahun terakhir.

Siapa sangka, penjual nasi pecel lele yang sehari-hari melayani warga di sebuah perumahan di Karawang, Jawa Barat, adalah seorang terpidana korupsi kelas kakap di kotanya.

– Sejak kabur pada tahun 2021, Hariyono terus berpindah-pindah tempat (nomaden).

– Di Karawang, ia memutuskan menetap dan membaur dengan masyarakat.

– Ia menanggalkan identitasnya sebagai mantan pejabat dan memilih profesi sederhana sebagai penjual nasi pecel lele untuk mengelabui mata hukum.

– Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, baunya akhirnya terendus juga oleh tim intelijen kejaksaan.

Kejahatan yang dilakukan Hariyono terjadi jauh sebelum ia menjadi buronan, tepatnya pada tahun anggaran 2011.

– Hariyono bertanggung jawab atas pengelolaan dana hibah dari KONI sebesar Rp 277 juta yang seharusnya digunakan untuk pembinaan atlet sepak bola PSSI Jombang.

– Bukannya digunakan untuk mencetak bibit unggul pesepakbola, uang rakyat tersebut justru masuk ke kantong pribadinya.

Vonis pengadilan pun jatuh,yaitu 4 tahun penjara.

Hariyono sebenarnya telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jombang, dan upaya bandingnya pun ditolak mentah-mentah oleh hakim.

– Namun pada tahun 2021, saat jaksa hendak melakukan eksekusi penahanan, Hariyono memilih langkah seribu yaitu kabur.

– Sejak saat itu, namanya resmi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Jombang.

Selasa (27/1/2026), menjadi hari naas bagi Hariyono, tempat persembunyiannya digerebek, dan kedok “tukang pecel“-nya terbongkar.

Tanpa perlawanan berarti, kakek berusia 69 tahun ini langsung diangkut kembali ke kampung halamannya.

Kini, tidak ada lagi bumbu pecel yang ia racik.

Hariyono resmi dijebloskan ke Lapas Kelas II-B Jombang untuk membayar utang hukumannya selama 4 tahun yang sempat tertunda karena pelariannya yang sia-sia. Minggu (1/2/2026)

Kisah Hariyono mengajarkan bahwa sejauh apapun koruptor berlari, bahkan hingga menyamar menjadi rakyat kecil sekalipun, hukum memiliki cara tersendiri untuk menemukan mereka.

Uang Rp 277 juta yang dikorupsi 15 tahun lalu (kasus 2011), kini harus dibayar mahal dengan masa tua yang habis di balik jeruji besi..