BERITAISTANA.IDInternasionalPT. BERITA ISTANA NEGARA

Kabupaten Malang Sedang Viral  Menara Telekomunikasi Dibangun Tanpa Ada Izin yang Jelas

Sabtu 14 Agustus 2021 Oleh Tim Berita Istana Penulis ; Eko / Editor : Aziz

MALANG,-Reclasseering Indonesia Bersinergi Dengan Saber Pungli Kemenkopolhukam dan Mabes Polri Untuk Memerangi Dugaan Pungli di Dinas Kabupaten Malang Terkait Perizinan.

Lagi-lagi menara telekomunikasi dibangun tanpa ada ijin yang jelas. Kali ini ada dua menara telekomunikasi yang dibangun hampir bersamaan di wilayah Kecamatan Tirtoyudo, yakni di Desa Kalibakar dan Desa Ampelgading.

Di wilayah Desa Ampelgading Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, nampak menara baru tersebut berdiri diatas tanah seluas 5.729 m², tepatnya di Dusun Arjoyoso RT 17 RW 02 Desa Ampelgading Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

Menara Telekomunikasi milik PT. Era Bangun Towerindo tersebut nampak sudah mengajukan perizinan dan mendapat surat keputusan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, namun yang janggal, surat keputusan tersebut belum diisi tanda tangan, tanggal, maupun stempel dari dinas terkait.

Seringnya pembangunan tower-tower di Kabupaten Malang terlalu banyak alasan dari para kontraktor, yang izinnya masih dalam pengajuan (belum beres) namun pembangunan tower sudah dirampungkan terlebih dahulu.

Saat Tim Reclasseering Indonesia dan Kabiro Jatim beritaistana.id mengklarifikasi kepada pihak kontraktornya, pihak kontraktor mengatakan bahwa perizinannya masih dalam proses.

Diduga, pihak-pihak terkait seperti Dinas Perizinan, Kominfo, serta Dinas-dinas lain menerima suap atas perizinan yang diduga melalui ‘jalan pintas’ tersebut.

Yang salah siapa? yang salah itu ya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kesalahan pertama ialah setiap kali mendirikan bangunan tower proses perizinannya selalu masih pengajuan, ada apa dengan Kabupaten Malang? kenapa tidak diklarifikasi?

Terkait juga tentang sosialisasi dampak-dampak kesehatan masyarakat, serta dampak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Harusnya masyarakat sekitar ada yang diajak bekerja membangun tower tersebut, sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan di suatu wilayah dan menumbuhkan ekonomi masyarakat sekitar.

Persetujuan lingkungan setempat juga sangat penting, sebagaimana tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Semua harus berjalan seimbang agar tidak ada kontra di masyarakat.

Masyarakat tidak bermaksud menghentikan upaya pembangunan dari pemerintah, hanya saja yang masyarakat inginkan adalah adanya sosialisasi kepada warga masyarakat tentang dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh radiasi tower.

Apalagi sekarang sudah ada sistem OSS berbasis risiko yang baru saja di launching oleh Presiden Jokowi. Harusnya pengurusan perizinannya lebih mudah dan tidak berbelit-belit.

Reclasseering Indonesia yang merupakan Badan Peserta Hukum Untuk Negara dan Masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsinya selalu berupaya untuk meminimalisir upaya-upaya tidak seimbangnya hak dan kewajiban di masyarakat, serta meluruskan pembangunan-pembangunan khususnya di wilayah Kabupaten Malang, karena banyak sekali pembangunan yang tidak jelas perizinannya.

Untuk mempercepat atau mempermudah pemulihan ekonomi agar siap bersaing dengan negara asing, jika ada dinas-dinas yang nakal dan mempersulit itu harus dipangkas dan diberi sanksi hukum agar tidak berlarut-larut dan terus berlanjut.

Tim Reclasseering Indonesia selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, demi menjunjung tinggi nilai luhur dan mencegah adanya KKN Juara di instansi, dan berupaya semaksimal mungkin sesuai kapasitas Reclasseering Indonesia, yang mana merupakan bentuk penegakan supremasi hukum sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Dan bekerjasama dengan Mabes Polri, Tim Saber Pungli Kemenkopolhukam, KPK, serta Kejagung, untuk mengurangi pungli di instansi tentang perizinan dari Dinas Perizinan, Kominfo, dan instansi yang lain untuk mengurangi KKN Juara, khususnya di Kabupaten Malang.

Upaya-upaya tersebut didasari dengan dugaan adanya permasalahan-permasalahan pendirian tower, seperti halnya pendirian tower beberapa bulan yang lalu di Desa dan Kecamatan yang sama, tepatnya berada di Dusun Sanggrahan RT 04 RW 01. Namun tower yang sudah berdiri itu milik PT Centratama Menara Indonesia, yang sampai saat ini masih belum juga selesai perizinannya dan belum ada pengaktifan walaupun tower sudah berdiri.

Pengaktifan tower tersebut harus dengan satu syarat, yakni pihak penyelenggara/pengelola tower harus memenuhi permintaan yang diajukan oleh masyarakat sekitar berdirinya tower, dan tidak mengurangi hak-hak masyarakat sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dengan tujuan keseimbangan hak dan kewajiban.

PT Centratama Menara Indonesia harus segera menyelesaikan apa yang menjadi tanggungjawabnya agar tower segera diaktifkan.

Kebanyakan, tower-tower yang berdiri kendalanya di izin lingkungan dan fasum, serta pengukuran dampak radiasi. Pengukuran dampak radiasi tersebut harus mendatangkan tim ahli karena menyangkut kesehatan masyarakat sekitar tower.

Reclasseering Indonesia meminta kepada pemerintah, untuk secepatnya agar diupayakan dan supremasi penegakan hukum itu benar-benar dilaksanakan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, adat dan budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam arahannya pernah menyebutkan bahwa Polri mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.

“Musrenbang menjadi momentum yang tepat bagi Polri untuk melakukan konsolidasi guna memantapkan arah pembangunan Polri serta mendukung program pembangunan nasional dalam upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural,” kata Kapolri.

Jum’at (13/08/2021) siang, Tim Reclasseering Indonesia mendatangi Kantor Kecamatan Tirtoyudo untuk mengklarifikasi terkait pendirian tower tersebut, namun Camat Tirtoyudo sedang tidak ada di tempat dan orang kantor pun tidak mau memberikan nomor teleponnya. Karena yang bertanggungjawab penuh terkait administrasi adalah Kecamatan.

Kepala Dusun Arjoyoso pun mengatakan tidak tahu terkait perizinan ke Dinas terkait maupun perizinan ke masyarakat setempat, masyarakat juga mengaku tidak pernah ada sosialisasi.

Surat Tugas dari perusahaan juga tidak bisa ditunjukkan oleh penyelenggara, serta hasil swab para pekerja juga tidak ada, padahal di masa-masa pandemi Covid-19 ini harus mematuhi protokol kesehatan.

Tim Reclasseering Indonesia mendukung penuh upaya pembangunan-pembangunan, namun harus yang prosedural.

Jika izinnya terbukti abal-abal, maka Tim Reclasseering Indonesia akan melaporkannya ke instansi terkait.

Apabila ada calo terkait perizinan yang melibatkan PNS harus ditangkap dan dilibas habis.

Tim Reclasseering Indonesia mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kemajuan teknologi, tapi harus sesuai prosedur dan jangan sampai ada pungli. (eko s)
#PresidenJokowi
#ReclasseeringIndonesia
#KPK
#KantorStaffKepresidenan
#SekretariatNegara
#KemenkoPolhukamRI
#SaberPungli
#DitjenPajak
#KapolriListyoSigitPrabowo
#KejaksaanAgung
#Kejati
#Kejari
#PoldaJawaTimur
#GubernurJatim
#RadenBagoesWibisonoHandoyoKoesoemah
#BupatiMalang
#OmnibusLaw
#ICW
#WRC

Related Articles

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button