BERITAISTANA.IDboyolali

Anggaran Tidak Jelas.!! Cor Jalan Desa Pranggong Andong Baru Beberapa Bulan Sudah Rusak

Anggaran Tidak Jelas.!! Cor Jalan Desa Pranggong Andong Baru Beberapa Bulan Sudah Rusak

Berita Istana Boyolali, -Pemerintah Indonesia melalui program Nawa Cita Pemerintah RI telah menggelontorkan Dana Desa mulai Tahun 2015 sebagai implementasi dari UU Desa No.6 Tahun 2014. Dimana UU Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola potensi yang dimilikinnya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa mulai banyak dirasakan manfaatnya di tahun keenam berjalan ini, selain nominal yang setiap tahun meningkat tetapi lebih pada tujuannya yang sangat bermanfaat untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Namun hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di Desa Pranggong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali dimana diduga banyak pelanggaran terjadi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lainnya pada kegiatan.

Dari hasil investigasi awak media berita istana pada kegiatan cor blok jalan dukuh beran rt 07/02 yang tidak jelas anggaran dari mana? dengan tebal 5 cm lebar 4 meter tersebut di lokasi tidak ada papan nama maupun prasasti tanda keterbukaan informasi publik.

Pekerjaan cor blok tidak sesui spek sehingga baru hitungan bulan sudah kelihatan retak dan hancur.

Tokoh Pemuda (AS) angkat bicara saya sebagai partisipasi masyarakat sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 pasal 2 ayat (1)Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak
pidana korupsi.

Lebih lanjut AS menjelaskan tentang keterbukaan UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan Pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; Kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; Ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; Keempat, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Tuturnya.

Sementara itu Kepala Desa Pranggong Wagimin (48) saat dikonfirmasi berita istana melalui nomor telepon : +62 821-3393-9*** sekitar pukul 19:57 WIB ia menjelaskan kalau anggaran yang buat cor blok itu dana desa 2019 tahap tiga, tapi kalau anggaran saya lupa mas berapa nominalnya. ([23/7 20:08] Kades Pranggong: Kalau project adalah TA- 2019 DD tahap 3 mas [23/7 20:09] Kades Pranggong: Maaf kalau sekiranya butuh pejelasan kasuwun rawuh hari Senin ten balaidesa Pranggong jam 09.00 WIB…Maturwun. jawabnya melalui aplikasi WhatApp. (Arw)

Editor : Umy

Related Articles

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button