Berita

Pengambilan Seragam SMPN 1 Mondokan Sragen Kuat Dugaan Ada Pengondisian

Pengambilan Seragam SMPN 1 Mondokan Sragen Kuat Dugaan Ada Pengondisian

Logo Beritaistana.id
Logo Beritaistana.id

Senin 28 September 2020 Oleh Tim Berita Istana | Penulis : Arw | Editor | Umy

JATENG, SRAGEN– Diduga ada pengondisian sepihak dalam pengambilan seragam sekolah, membuat bingung wali murid SMPN1 Mondokan terhadap pihak sekolah yang beralamat di Kedawung, Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57291.

“SMPN 1 Mondokan sudah meminta uang baju seragam sekolah. Nilainya berfariasi Rp 400. Itu untuk pembelian seragam yang sudah dikondisikan oleh pihak sekolah ,” kata salah salah satu wali murid, yang enggan disebut namanya. (28/9/20).

Dia membeberkan, pengondisian pembelian itu berlaku untuk semua siswa baru di SMPN 1 Mondokan.

“Orang tua diminta membeli seragam dengan biaya bervariasi dari mulai Rp 400 ribu. Pihak sekolah sudah mengondisikan tempat pembelian seragam di Toko Cabang PT -Gentrade “Bengkel Ana Barokah” yang beralamat di Sekulak Rt 10 Majenang, Sukodono Sragen mulai tanggal 1-3 juli 2020.

Salah satu wali murid, bahkan menunjukkan bukti tanda terima
daftar ulang sebagai pengambilan pakaian seragam sekolah. Dia sendiri diminta sejumlah uang untuk biaya pakaian seragam sekolah untuk tahun 2020.

“Sekolah mengatakan, serba salah terkait itu, kami cuma mengharap semua itu tidak menimbulkan permasalahan baru di dunia pendidikan. Ini perintah Grentrad, ini bukan dari pihak sekolah yang meminta tapi pihak Grentrad yang meminta. Mari coba kita pahami bagaimana kalau jenengan di pihak sekolah menolak pasti ada resikonya, jawabnya.

Sementara Kepala Sekolah SMPN 1 Mondokan, Sutiyo S.Pd. saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatApps +62 821-4074-1*** Pukul 10:2 WIB justru malah memblokir nomor awak media berita istana.

Terpisah Kepala Dinas Pendidikan, Suwardi S.Pd saat dikonfirmasi iya menjawab, saya tidak tahu tolong Mas konfirmasi kepada Pak Endi Ketua MKKS.

Sedangkan saat dikonfirmasi oleh awak media, Endik MKKS di nomor telepon 0812****1214 ia menanggapi terkait pengambilan seragam dengan menggunakan tanda bukti kertas daftar ulang siswa jelas tidak diperbolehkan.

“Daftar ulang umumnya hanya mengisi biodata saja, jadi tidak boleh tanda bukti daftar ulang digunakan untuk kegiatan apapun, termasuk dalam pengambilan seragam”. Jelasnya.

Pendaftaran ulang yang diharuskan membeli seragam menjadi sorotan beberapa aktivitas Jateng. Terpisah, salah satunya Rois Hidayat Direktur Pengawasan Kebijakan Publik PBH Lidik Krimsus RI menyampaikan berdasarkan Kepala Keasistenan Tim 7 Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Sobirin, pernah menegaskan praktik jual beli seragam oleh sekolah kepada siswa merupakan maladministrasi dan pungutan liar (pungli). Sebab, melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No 17 Tahun 2010. PP Intinya, pemerintah tidak dibolehkan menjual pakaian seragam ataupun bahan seragam. Selain itu, juga melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 45 Tahun 2014 bahwa pengadaan pakaian atau seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik.

“Berdasarkan larangan yang ada. Sekolah dan Dinas terkait tidak bisa menjual seragam sekolah kepada siswa,” tegasnya.(Arw) 

Editor : Umy

Related Articles

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button