Berita

Pelaksanaan Proyek Desa Kedungharjo Diduga Syarat Penyimpangan 

Pelaksanaan Proyek Desa Kedungharjo
Diduga Syarat Penyimpangan 

Jumat 1 mei 2020 penulis : Budi

 

Pasir abu batu

Ngawi Berita istana, kebijakan pemerintah menggelontorkan dana Milyaran Rupiah ke desa salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan sistim padat karya yang didalamnya ada hitungan upah HOK atau hari orang kerja, namun masih saja ada desa yang tidak menjalankan alias tidak mengupah tenaga kerjanya dalam pelaksanaan proyek desa.

Contohnya desa Kedungharjo kecamatan Mantingan kabupaten Ngawi ini, dalam pelaksanaan pavingisasi jalan di dusun Semen Rt 5, menurut beberapa warganya pekerja tidak diupah alias cuma-cuma, ” warga yang bekerja tidak diupah alias dikerjabaktikan, pengerjaan paving dan cor baru semalam selesai, ” kata seorang ibu rumah-tangga sebut saja Tini diamamini Tono warga yang rumahnya dipinggir jalan proyek tersebut pada awak media Berita Istana Rabu 29/4/20.

 

Proyek pavingisasi dusun semen yang diduga dikerjabaktikan
Proyek pavingisasi dusun semen yang diduga dikerjabaktikan

Daripantaun lapangan terlihat tidak ada papan proyek yang terpasang dilokasi, sehingga publik akan tidak mengerti berapa nominal anggaranya, dana bersumber darimana, besaran volume, sistim pengerjaan, dan jangka waktu pelaksanaan, bisa diduga proyek gelap atau Bodong.

Pun masih menurut keterangan warga setempat tidak ada pemadatan menggunakan wales atau montik sebagaimana lazim proyek pavingisasi pada umumnya, pasir sawur terlihat menggunakan Abubatu, sedang pasir bahan cor tepian adalah pasir dengan kwalitas kurang baik karena terlihat kusam dan agak kemerahan beda dengan pasir bagus yang berwarna hitam bersih jernih dengan butiran keras.

Suhadi kepala desa Kedungharjo ketika diklarifikasi lewat WA atau Whatshap tilpon Hp terkait proyek paving itu tidak membalasnya, namun terdeteksi sudah dibaca, ditunggu hingga berita ini turun juga tidak ada jawaban.

 

Pavingisasi di kerja baktikan

Hal tersebut jelas memantik rasa keprihatinan banyak pihak seperti Moh. Efendi dari pelaku control sosial di kabupaten Ngawi, ” kita menyayangkan hal itu terjadi sesuai UU desa no. 6 tahun 2014 bahwa proyek desa harus dijalankan dengan sistim padat karya dengan upah sesuai HOK, sehingga masyarakat bisa diberdayakan dan bekerja dapat penghasilan untuk meningkatkan ekonominya, apalagi saat-saat pandemi Corona ini banyak masyarakat terdampak hingga buat beli beras saja susah, kepala desa harusnya faham dan bekerja sesuai atauran, ” ungkap aktifis kawakan Ngawi ini geram. ( Budi)

Related Articles

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jontel
Jontel
2 years ago

Perlu diawasi ,,, karena mungkin buat kembalikan dana kampanye. Upppss

Back to top button