Berita

Mengatasi Kesehatan & Kelangkaan Obat dan Stagnasi Kebijakan Farmalkes di Indonesia Guna Tercapainya Jaminan Kesehatan Nasional

BERITAistana.com,-| Nasional,masalah kesehatan di indonesia sangat komplek antaria ungkapkan kepada awak media dari berbagai tulisan dan temuanya menceritakan apabila pemangku kebijakan di dudukung ilmu dan pengalaman akan sesuai harapan masayarakat terangnya.salah satu tulisanya kami rampung sebagai berikut,

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan memiliki tugas mengatur perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu dari 5 program teknis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes 2015-2019) yaitu Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Masalah mendasar yang sulit ditanggulangi oleh Faskes saat ini adalah kekosongan obat, salah satu keluhan terbanyak adalah tentang obat rujuk balik yang tidak ada di FKTP sehingga mendorong peserta untuk dirujuk kembali ke RS, sehingga pada akhirnya menyebabkan program rujuk balik JKN sulit di implementasikan.

Berdasarkan daftar FORNAS 2015, tersedia 10.018 obat yang diperlukan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia (hanya 7% dari obat yang digunakan saat ini). Obat-obat dalam daftar FORNAS ini telah dipilih dengan mempertimbangkan kualitas, khasiat dan biaya yang paling efisien dan diharapkan dapat mengatasi 80% penyakit yang diderita oleh Masyarakat.

Data di atas dapat menggantikan banyak obat di Indonesia. Penggunaan obat generik baru mencapai angka 60% (Kemenkes, 2014) demikian pula biaya obat menjadi cukup tinggi. Pangsa pasar (dalam volume) obat generik di Indonesia juga hanya 11%, bandingkan dengan Negara Eropa yang sudah mencapai 50%.

Dalam pelaksanaan penyediaan obat JKN, Kemenkes memiliki tugas dan peran sebagai regulator yang mengeluarkan aturan dan kebijakan. Tidak akuratnya (RKO) Rencana Kebutuhan Obat (Kemenkes vs Daerah) Data RKO yang dihimpun Kemenkes dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dan fasilitas kesehatan (faskes) saat ini masih belum akurat, namun tidak semua Dinkes dan faskes yang diperlukan RKO menerima.

Kemenkes sebagai solusi pembelian obat di e- catalogue (Penyampaian RKO 2016 baru mencapai angka 59% untuk RSP dan baru 2% untuk RS Swasta). Data selanjutnya RKO yang ada pun melenceng jauh dari realisasi belanja obat (realisasi belanja hanya mencapai angka 30-40% dari RKO). Selain merugikan pasien, masalah ini juga menimbulkan kerugian pada Industri Farmasi karena kebutuhan pemenuhan komitmen yang telah mereka berikan. Pelayanan Farmasi Puskesmas dan RS yang belum sesuai standar.

Pada tahun 2017, baru 50,01% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. Hal itu terjadi karena masih banyak Puskesmas di Kab/Kota yang belum terintervensi karena akses terbatas, dan lemahnya petunjuk teknis yang ada untuk Puskesmas. Disisi lain Dinas Kesehatan Kab/ Kota masih lemah dalam melakukan evaluasi terhadap kemampuan Puskesmas sebagai bagian dari pelaporan berjenjang ke tingkat provinsi dan pusat. Hal itu berdampak pada kesulitannya Ditjen Farmasi untuk menyesuaikan dengan kebijakan di tingkat nasional.

Sementara untuk FKRTL, hingga tahun 2017, baru 57,4% RS yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar.

Lemahnya Dukungan terhadap Daya Saing Alkes Dalam Negeri, data izin edar yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), ada 8,2% (5960 izin) merupakan alat kesehatan dalam negeri, yaitu sebesar 91,8% (66.787 izin) merupakan alat kesehatan impor dari jumlah negara.(suf/fa)

Related Articles

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button