Beritaistana.com
BREBES. Jateng | – Anggota DPR RI Komisi XI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan pentingnya kesiapan daerah, khususnya desa, dalam menyambut program nasional terkait riset dan inovasi.
Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Pelatihan Manajemen BUMDes dan Koperasi yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Kabupaten Brebes, Sabtu (6/9/2025).
Menurut Fikri, pemerintah pusat telah memberikan perhatian besar terhadap penguatan ekonomi desa. Salah satunya melalui pidato Presiden pada 15 Agustus 2025 yang menekankan kebangkitan ekonomi tidak hanya di kota, tetapi juga di desa. Bahkan, skema pembiayaan dan pengalokasian dana desa sudah diatur dengan jelas.
“Jangan sampai program nasional yang bagus kemudian tidak siap dijalankan di desa. Undang-Undang Desa sudah kuat, Dana Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) juga sudah jelas. Setiap desa rata-rata memiliki dana minimal satu miliar, tapi kalau tidak dikelola dengan baik justru bisa menimbulkan masalah hukum,” tegas Fikri yang juga politisi senior PKS itu.
Ia menyoroti masih banyaknya kasus aparat desa yang tersangkut hukum akibat salah kelola anggaran. Hal itu, menurutnya, menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas SDM desa, khususnya dalam manajemen keuangan, akuntabilitas, serta tata kelola usaha desa.
“BUMDes dan koperasi itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi, mulai dari strategi pemasaran, riset pasar, hingga penguatan kelembagaan. Itulah sebabnya pelatihan semacam ini penting untuk terus dilakukan, bahkan secara serial dan berkelanjutan,” beber dia.
Selain itu, Fikri yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI menyinggung pentingnya peningkatan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan. Ia menyebut pagu anggaran nasional yang semula Rp 51 triliun kini naik menjadi Rp 55 triliun. Namun kebutuhan riil masih jauh lebih besar, antara Rp 14 hingga Rp 52 triliun tambahan.
“Presiden sudah berpesan, gaji, pendidikan, dan kesehatan tidak boleh dikurangi. Yang bisa disesuaikan hanya program-program pendukung seperti seminar atau studi banding. Jadi intinya, substansi pendidikan dan kesehatan harus dijamin negara,” jelas Fikri.
Ia pun berharap, program seperti pelatihan manajemen BUMDes dan koperasi ini tidak berhenti pada satu kali kegiatan. Ke depan, harus ada rangkaian lanjutan agar desa-desa benar-benar siap menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.
“Kalau sekolah rakyat bisa didorong, koperasi merah putih diperkuat, dan BUMDes dikelola profesional, maka desa akan menjadi pusat kebangkitan ekonomi nasional,” pungkasnya.
Pewarta: Saryono (Kadok)
Post Views: 4.583
