Beritaistana.com
JAKARTA | – Kita sedang menyaksikan satu fase penting dalam sejarah kepemimpinan Indonesia. Fase ketika pencitraan perlahan mencapai batasnya.
Ketika kemasan retak oleh realitas. Ketika publik tidak lagi mudah diyakinkan oleh simbol, seremoni, dan narasi yang dipoles rapi.
Inilah yang bisa kita sebut sebagai kiamat pencitraan. Dan di titik inilah, warganet kini berhadapan langsung dengan pemimpin tipu-tipu.
Kita hidup di zaman ketika publik berubah lebih cepat daripada para pemimpinnya. Ini bukan tuduhan, melainkan kenyataan sosial yang bisa dirasakan hampir di semua ruang, dari politik, birokrasi, hingga organisasi mahasiswa dan kepemimpinan anak muda.
Publik hari ini, terutama warganet, tidak lagi sekadar mendengar. Mereka membaca. Mereka menafsir. Mereka mencium ketidaktulusan. Mereka membedakan mana yang hadir karena kesadaran dan mana yang sekadar hadir karena kamera.
Dulu, kepemimpinan bertumpu pada kata. Pidato, pernyataan resmi, dan dokumen kebijakan menjadi rujukan utama.
Kini, kepemimpinan jauh lebih sering diuji lewat visual. Satu foto bisa lebih menentukan daripada satu pasal undang-undang. Satu video pendek bisa membangun atau meruntuhkan kepercayaan yang dirawat bertahun-tahun.
Bukan karena substansi tak penting, tetapi karena cara manusia modern memproses realitas telah berubah.
Lebih dari sekadar karisma panggung
Warganet, atau yang sering kita sebut sebagai “netizen”, kini telah berevolusi menjadi hakim yang paling jeli.
Warga +62 sudah paham betul mana air mata yang otentik dan mana yang sekadar tetes obat mata; mana jabat tangan yang tulus dan mana yang hanya kebutuhan konten.
Di tengah krisis kepercayaan ini, para pemimpin, baik di pemerintahan, korporasi, maupun gerakan pemuda, dituntut untuk memiliki lebih dari sekadar karisma panggung.
Mereka membutuhkan tritunggal kecerdasan baru, literasi visual kritis, kecerdasan kolegial, dan ketangkasan spasial-virtual.
Dalam konteks birokrasi dan politik Indonesia, kebutaan ini fatal akibatnya. Berapa banyak pemimpin yang turun ke lapangan hanya untuk melihat apa yang telah disiapkan oleh bawahannya?
Mereka melihat jalan yang baru diaspal tepat sebelum kunjungan, tapi gagal melihat lubang menganga di jalan paralel sebelahnya.
Amy E. Herman (2017) dalam bukunya Visual Intelligence menjelaskan bahwa manusia sebenarnya tidak pernah benar-benar netral saat melihat. Otak kita memilih, menyaring, dan menafsirkan visual, bahkan sebelum kita menyadarinya.
Lebih dari separuh jalur saraf manusia terlibat dalam pemrosesan visual, dan seperempat kapasitas otak digunakan untuk memahami apa yang kita lihat.
Artinya, publik selalu membentuk kesimpulan lebih cepat daripada pemimpin sempat menjelaskan maksudnya.
Mari kita mulai dengan menelanjangi cara kita memandang dunia. Herman mengajarkan kita tamparan keras bahwa sering kali kita hanya “melihat” (seeing), tapi tidak benar-benar “mengamati” (observing).
Herman, yang melatih agen FBI hingga dokter untuk menajamkan persepsi mereka melalui karya seni, mengingatkan bahwa mata kita bukanlah lensa kamera yang objektif.
Mata kita adalah filter yang bias, dipenuhi prasangka, pengalaman masa lalu, dan apa yang ingin kita lihat saja. Inilah yang disebutnya sebagai inattentional blindness atau kebutaan yang tidak disengaja.
Herman memperkenalkan konsep “The Pertinent Negative”, kemampuan untuk melihat apa yang tidak ada di sana.
Seorang pemimpin dengan literasi visual kritis tidak akan hanya bertanya “Apa yang ditampilkan dalam laporan ini?”, melainkan “Data apa yang hilang dari grafik yang indah ini?”.
Jika foto rapat kabinet memperlihatkan semua orang tersenyum dan mengangguk, mata yang kritis akan bertanya: “Siapa yang tidak diundang ke meja ini? Di mana suara oposisi? Di mana perwakilan masyarakat adat?”.
Kemampuan untuk mengidentifikasi kekosongan, kebisuan, dan ketidakhadiran adalah kunci untuk membongkar budaya “Asal Bapak Senang” (ABS) yang masih menggerogoti birokrasi kita. Kita perlu berhenti memuji lukisan yang indah jika kanvasnya sendiri sudah robek.
Dalam konteks Indonesia, ini menjadi persoalan besar. Banyak pemimpin masih percaya bahwa niat baik akan otomatis terbaca sebagai niat baik. Padahal yang terbaca pertama kali bukan niat, melainkan gestur, ekspresi, konteks visual, dan suasana emosional di sekitarnya.
Ketika seorang pejabat tersenyum di tengah tragedi, atau tampil terlalu formal di tengah keresahan publik, warganet tidak akan menunggu klarifikasi. Mereka sudah punya kesan. Dan kesan, dalam politik persepsi, sering kali lebih kuat daripada fakta.
Inilah yang membuat literasi visual kritis menjadi kebutuhan mendesak dalam kepemimpinan hari ini. Literasi visual kritis bukan berarti pemimpin harus jago desain atau mahir membuat konten media sosial.
Literasi visual kritis adalah kesadaran bahwa apa yang dilihat publik tidak pernah sekadar gambar. Ia selalu dibaca sebagai sikap. Ia selalu ditafsirkan sebagai posisi moral. Ia selalu dikaitkan dengan konteks sosial yang sedang hidup.
Warganet Indonesia hari ini jauh lebih peka daripada yang sering kita kira. Mereka mungkin tidak menyebut istilah framing atau semiotika, tetapi mereka tahu kapan visual terasa dingin, kapan terasa berjarak, dan kapan terasa tulus.
Mereka bisa membedakan pemimpin yang hadir untuk mendengar dan pemimpin yang hadir untuk dokumentasi.
Sensitivitas ini terbentuk bukan karena mereka lebih pintar secara teori, tetapi karena mereka hidup dalam banjir visual setiap hari. Mereka terlatih untuk membandingkan.
Masalahnya, banyak kegagalan kepemimpinan hari ini bukan lahir dari kebijakan yang sepenuhnya keliru, melainkan dari ketidakmampuan membaca bagaimana kebijakan itu dipersepsikan.
Pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, bahkan pimpinan institusi pendidikan sering kali sibuk menjelaskan substansi, tetapi lupa bahwa publik sudah lebih dulu bereaksi terhadap cara penyampaian.
Ketika komunikasi gagal, penolakan tumbuh. Dan ketika penolakan tumbuh, pemimpin merasa tidak dimengerti.
Namun, krisis ini tidak berdiri sendiri. Ia berjalan seiring dengan lemahnya kecerdasan kolegial dalam kepemimpinan kita.
Terlalu banyak keputusan penting lahir dari ruang yang sempit, dari lingkaran yang sama, dari cara pandang seragam. Padahal realitas Indonesia sangat majemuk. Keputusan yang tidak diuji oleh perspektif berbeda hampir pasti akan rapuh ketika sampai ke publik.
David Burkus dalam Leading from Anywhere (2021) menunjukkan bahwa kepemimpinan modern, terutama dalam konteks jarak jauh dan virtual, hanya bisa bekerja jika pemimpin membangun pemahaman bersama, identitas bersama, dan tujuan bersama.
Kepemimpinan tidak lagi bisa bertumpu pada kontrol fisik atau kehadiran formal. Ia harus bertumpu pada kepercayaan, kejelasan makna, dan komunikasi yang hidup.
Dari mengontrol ke mempercayai
Kita juga perlu membicarakan ruang. Kepemimpinan hari ini berlangsung di ruang yang semakin cair. Tidak ada lagi satu panggung tunggal.
Ada ruang formal, ruang media, ruang digital, dan ruang percakapan informal yang semuanya saling terhubung.
Kesalahan membaca ruang ini sangat sering terjadi. Pernyataan yang tepat di ruang birokrasi bisa terasa arogan di ruang publik. Gaya santai yang diterima di media sosial bisa terasa tidak pantas di momen duka.
Kepemimpinan spasial menuntut kepekaan terhadap situasi, bukan sekadar posisi. Publik Indonesia sangat sensitif terhadap rasa pantas. Mereka tahu kapan seorang pemimpin sedang berbicara sebagai pejabat, sebagai manusia, atau sebagai simbol kekuasaan.
Ketika peran ini tercampur tanpa kesadaran, resistensi muncul. Bukan karena publik anti-pemimpin, tetapi karena mereka merasa tidak dihargai secara emosional.
Dimensi virtual memperkuat semua ini. Pandemi mungkin sudah berlalu, tetapi dampaknya pada cara kita memimpin bersifat permanen. Kepemimpinan virtual bukan lagi pilihan, melainkan kenyataan.
David Burkus mencatat bahwa lebih dari setengah tenaga kerja global menginginkan model kerja jarak jauh atau fleksibel. Ini berarti pemimpin harus mampu membangun hubungan, kepercayaan, dan makna tanpa kehadiran fisik yang terus-menerus .
Dalam kepemimpinan publik, ini berarti legitimasi tidak lagi dibangun lewat seremoni, tetapi lewat konsistensi. Kamera tidak hanya merekam kata-kata, tetapi kejujuran.
Publik bisa merasakan ketika seorang pemimpin berbicara dengan hati dan ketika ia membaca teks yang disiapkan tanpa empati.
Kondisi ini sangat terasa dalam kepemimpinan generasi muda. Anak muda Indonesia tidak alergi pada kepemimpinan. Mereka alergi pada kepemimpinan yang meremehkan kecerdasan mereka.
Mereka tumbuh di dunia yang cair, kolaboratif, dan penuh perspektif. Mereka terbiasa berdialog. Maka pemimpin yang datang dengan nada menggurui akan ditinggalkan, bukan dilawan.
Bagi generasi muda yang kini mulai mengisi pos-pos strategis, jangan terjebak untuk meniru gaya kepemimpinan feodal pendahulu Anda hanya karena itu terasa “aman”.
Anda memiliki keuntungan sebagai digital natives, tapi itu bisa menjadi bumerang jika Anda hanya menggunakan teknologi untuk memoles ego.
Gunakan pemahaman Anda tentang ruang virtual (seperti yang diajarkan Burkus) untuk mendemokratisasi akses.
Seneca mengingatkan kita, “Bukan karena kita memiliki waktu yang singkat kita hidup, tetapi karena kita membuang banyak waktu.” Jangan biarkan masa jabatan Anda berlalu dalam kesia-siaan seremonial.
Buatlah kebijakan bukan dari balik meja kayu jati yang berat, melainkan dari data real-time yang didapat dari kolaborasi tim yang tersebar di seluruh nusantara.
Pahami bahwa memimpin dari mana saja (leading from anywhere) bukan berarti Anda bisa semena-mena memberi perintah dari liburan Anda, melainkan memberikan kepercayaan kepada tim Anda di Papua, Aceh, atau Maluku untuk mengambil keputusan kontekstual karena merekalah yang paling paham medan.
Kritik penting perlu disampaikan secara jujur. Kepemimpinan Indonesia masih terlalu percaya pada kemasan. Kita sering lebih sibuk mengelola citra daripada membangun kehadiran yang autentik.
Padahal, warganet hari ini tahu betul mana yang otentik dan mana yang artifisial. Mereka tidak menuntut kesempurnaan. Mereka menuntut kejujuran.
Karena itu, call to action ini harus tegas. Kepada seluruh pemimpin di Indonesia, berhentilah meremehkan publik. Tingkatkan kemampuan membaca visual dan konteks sosial. Bangun kecerdasan kolegial yang nyata, bukan sekadar formalitas rapat.
Hadirlah di ruang publik dan ruang digital dengan kesadaran, bukan sekadar kehadiran simbolik.
Indonesia tidak kekurangan pemimpin cerdas. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang peka, mau belajar, dan berani berubah.
Di zaman ini, kepemimpinan tidak lagi diukur dari seberapa tinggi jabatan seseorang, tetapi dari seberapa dalam ia mampu membaca dunia dan menempatkan dirinya secara jujur di dalamnya.
Jika itu bisa kita lakukan, maka literasi visual kritis, kecerdasan kolegial, dan kepemimpinan spasial virtual bukan lagi konsep akademik, melainkan fondasi baru kepemimpinan Indonesia yang lebih manusiawi, relevan, dan dipercaya.
Indonesia tidak butuh lebih banyak spanduk wajah Anda di pinggir jalan. Indonesia butuh kehadiran pemimpin yang otentik dalam menyelesaikan masalah, kecerdasan dalam melihat ketimpangan, dan kerendahan hati untuk bekerja bersama-sama. Jadilah pemimpin yang nyata di dunia yang semakin artifisial ini.. (Red)
Post views: 4.379
